Rilis Media

FIATA Apresiasi PMK 86/2025 tentang LNSW

ALFIJAK- Federasi Asosiasi Logistik Global (InternationalFederation of Freight Forwarders Associations /FIATA) melihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 86 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (LNSW) yang disahkan pada Desember 2025 lalu dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

FIATA menilai melalui aturan ini nantinya peranan LNSW menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah bagi ekosistem logistik rantai pasok nasional. Sekaligus sebagai response dalam menavigasi perubahan lanskap perdagangan dan rantai pasok global.

Senior Vice President FIATA yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan bahwa terbitnya PMK 86/2025 ini sangat strategis pada waktu yang tepat.

Hal ini juga menjadi indikasi keseriusan Pemerintah dalam membangun ekosistem logistik nasional yang lebih baik.

Sebab, kata Yukki, perubahan lanskap perdagangan dan rantai pasok global pasca perang tarif menuntut berbagai negara dunia menjadi lebih kompetitif, dimana pemerintah di berbagai belahan dunia mulai lebih adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi logistik dan rantai pasok mereka, termasuk Indonesia.

“Oleh karena itu, PMK86/2025 ini menjadi indikasi bahwa pemerintah beradaptasi terhadap perubahantersebut,” ujar Yukki, pada Senin (5/1/2026).

FIATA merupakan organisasi non-pemerintah berbasis di Jenewa, Swiss, yang mencakup lebih dari 150 negara anggota, 111 asosiasi logistik global, 6.000 anggota individu, dan lebih dari 40.000 perusahaan multinasional untuk mempromosikan pengiriman barang dan praktik terbaik perusahaan logistik dan forwarder.

Yukki menambahkan bahwa, merujuk pada isi dari PMK 86/2025 maka peranan LNSW semakin berfokus pada harmonisasi dan efisiensi proses bisnis yang mendukung sistem logistik nasional.

Selain itu, LNSW juga memiliki peran spesifik dalam mengembangkan sistem logistik nasional yang terdigitalisasi. Hal ini merujuk dengan pembentukan Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik yang mengamanatkan digitalisasi melalui aplikasi dan infrastruktur IT yang berbasis data, dimana hal ini tidak diamanatkan pada PMK 78/2022 yang lalu.

Dia menegaskan, optimalisasi peranan LNSW pada aspek efisiensi bisnis dan digitalisasi sesuai PMK86/2025 memungkinkan berbagai inovasi digital dilakukan untuk menyederhanakan penanganan dokumen proses perizinan.

“Digitalisasi juga mulai dilakukan dengan integrasi platform tracking online barang secara real-time, membangun databasekargo digital, atau layanan CS berbasis Artificial Intelligence (AI), dimana hal ini tidak hanya membantu memfasilitasi kebutuhan yang efektif, namun juga mengurangi biaya operasional dan penundaan, serta mendorong transparansi dan kolaborasi antar stakeholders,” kata Yukki.

Kemudahan Berusaha

Sebagai informasi, hasil survey Prospera pada tahun 2023 menemukan bahwa implementasi INSW telah membantu penyederhanaan integrasi layanan perizinan ekspor-impor dengan efisiensi waktu sebesar 56,4% dan efisiensi biaya 97,8%.

Namun, para pelaku usaha pengguna INSW juga mengaku adanya kendala pada sistem yang menghambat akses perizinan dan dokumen. Fokus pada efisiensi proses bisnis dan digitalisasi sistem logistik ini merupakan kunci untuk INSW menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan inovatif.

Yukki menilai, amanat organisasi dalam PMK baru ini, bahwa pelaku usaha nasional dan internasional berharap tata kelola organisasi LNSW dapat di implementasikan dengan baik, khususnya kendala sistem, koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kemudahan berusaha.

“Sebab, PMK ini sudah memberikan landasan yang baik,namun faktor implementasi yang strategis menentukan hasilnya.” tutup Yukki.[*]

Rilis Media

Ribuan JPT Resah, Akibat Beleid Anyar KBLI 2025

ALFIJAK- Ribuan perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) di DKI Jakarta mendesak Pemerintah untuk merevisi aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang tertuang melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Desakan itu, lantaran hampir 100% perusahaan JPT anggota ALFI DKI Jakarta yang kini berjumlah 1.600-an perusahaan menggeluti usaha JPT atau freight forwarding dengan kode KBLI sebelumnya 52291, sedangkan KBLI Multimoda 52295.

Namun dengan adanya aturan BPS No 7/2025 yang diterbitkan pada 17 Desember 2025 tersebut, kode KBLI JPT menjadi 52311, sementara KBLI Multimoda menjadi 52291.

Peraturan BPS No 7/2025 itu sekaligus menegaskan, memberikan waktu selama enam bulan kepada badan usaha untuk melakukan penyesuaian dengan KBLI 2025, setelah peraturan tersebut berlaku. Dengan begitu KBLI tahun 2020 juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Perubahan pada kode KBLI JPT terbaru itu, sangat memberatkan dunia usaha pengurusan jasa transportasi, karena kepengurusannya sudah pasti mengeluarkan cost tak sedikit. Sedangkan JPT ataupun freight forwarding maupun jasa pengurusan kepabeanan yang notabene banyak yang tergolong UMKM. Namun kalau semua kegiatan usaha JPT itu bisa dilakukan oleh badan usaha Multimoda yang notabene bermodal besar dan didominasi asing, maka habislah usaha logistik lokal tersebut,” tegas Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim SE, CPSCM, pada Rabu (24/12/2025).

Adil mengatakan, selama ini peran JPT selain sebagai memindahkan barang yang bersifat end to end, juga dapat mewakili pemilik barang lantaran bekerja dalam satu kontrak. Namun, dengan perubahan KBLI itu selain menimbulkan cost dan proses perubahan perizinan yang ruwet (verifikasi), juga membuka ruang aktivitas multimoda bisa dikuasai asing.

Menurut Adil, eskalasi semakin memanas atas aturan perubahan KBLI JPT itu, lantaran pihak BPS tidak pernah sekalipun melibatkan ALFI sebagai wadah dunia usaha logistik di Indonesia yang juga member KADIN sebelum menerbitkan beleid baru KBLI 2025.

“Seharusnya BPS meminta masukan dengan dunia usaha terkait termasuk ALFI terlebih dahulu, supaya mengetahui proses bisnisnya agar ada sinkronisasi antara target kebijakan pemerintah dan dunia usaha di lapangan,” tegas Adil.

Dia menambahkan, kegiatan multimoda selama ini sudah dilakukan oleh JPT (forwarder) sejak 1926. Bahkan dalam ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) articel 32 menyatakan bahwa Multimoda itu hanya register bukan lisensi (perizinan).

ALFI juga merupakan satu-satunya asosiasi logistik di Indonesia yang berafiliasi dengan International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).

Apalagi, imbuh Adil, dalam helatan FIATA HQ Meeting di Geneva 20-22 Maret 2023 lalu, ALFI juga melakukan perpanjangan kesepakatan dengan FIATA dalam penggunaan dokumen FIATA bagi seluruh anggota ALFI, termasuk di dalamnya adalah dokumen FIATA B/L sebagai dokumen multimoda yang diakui oleh ICC dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Hal ini, semakin menguatkan posisi ALFI sebagai pelaku jasa logistik dan operator angkutan multimoda di Indonesia yang diakui dunia global.

Konkretnya, kata Adil, semua JPT anggota ALFI bisa menggunakan FIATA B/L ini dalam kegiatan angkutan multimoda, sehingga operasional dan perizinan usaha anggota menjadi lebih efektif dan efisien.

“Dunia internasional saja telah mengakui JPT sebagai pelaku usaha multimoda, lalu kenapa aturan didalam negeri kita dibuat justru berpotensi mengerdilkan usaha logistik lokal dan cenderung memberi ruang lebih besar kepada masuknya asing di sektor ini,” tanya Adil.

Oleh karenanya, ALFI DKI Jakarta meminta Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran saat ini lebih berpihak pada kelangsungan dunia usaha, dengan komitmen penuh dari para pembantunya (Kementerian dan Lembaga) agar tidak membuat aturan yang kontraproduktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kesinambungan usaha di dalam negeri.[*]

Rilis Media

ALFI CONVEX 2025 Sukses, Raup Ratusan Miliar Transaksi Pameran

ALFIJAK– ALFI CONVEX 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) resmi ditutup di ICE BSD, Tangerang, pada Jumat (14/11/2025).

Closing Ceremony ini menandai berakhirnya tiga hari pameran dan diskusi intensif yang berpusat pada tema ‘Indonesia in Motion: Transforming Logistics Toward Golden Indonesia 2045’.

Penutupan acara ditandai dengan kehadiran dan arahan strategis dari dua pilar pemerintahan.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dan Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono. Kehadiran kedua menteri ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor logistik sebagai lokomotif utama pemerataan ekonomi dan konektivitas nasional.

Menteri Dudy menekankan peran krusial ekosistem logistik Indonesia untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional pemerintah.

“Menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik modern di kawasan Asia Pasifik adalah misi bersama kita. Karena ekosistem logistik adalah nadi ekonomi,” ucap Dudy.

Forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan arahan kebijakan strategis dan menyatukan langkah dalam memperkuat daya saing rantai pasok Indonesia. Dengan itu semua, fondasi forum nasional sesuai Asta Cita makin tertopang kuat.

Menteri Ferry juga menyatakan bahwa kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun berikutnya akan sangat membutuhkan dukungan dari ALFI karena peningkatan volume usaha yang besar. Beliau menekankan bahwa ini sejalan dengan target Presiden untuk mengejar ketertinggalan koperasi dari BUMN dan perusahaan swasta.

“Presiden ingin disediakan setiap kooperasi desa itu akan ada truk, kemudian kendaraan populasional yang lainnya. Jadi akan ada 80 ribu kendaraan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang untuk memperlancar arus barang-barang dari desa keluar ataupun dari luar ke desa-desa,” ucap Ferry.

Dia menambahkan bahwa aset Kementerian Koperasi telah meningkat sebesar Rp 240 triliun setelah dikucurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kenaikan signifikan ini juga mendongkrak volume usaha di bidang koperasi secara drastis.

Hal ini diharapkan akan diikuti dengan kenaikan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Raup Rp 580 Milliar

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, mengumumkan bahwa selama acara berlangsung, total nilai transaksi bisnis dicatat mencapai Rp 580 Miliar.

Angka ratusan miliar ini menegaskan vitalitas industri logistik nasional dan keberhasilan acara ini sebagai platform utama untuk pertemuan bisnis dan negosiasi strategis di antara anggota asosiasi dan mitra terkait.

Akbar juga menegaskan, ALFI berkomitmen mendukung program pemerintah berkaitan dengan peniadaan praktik angkuta logistik over dimension dan over load atau Zero ODOL.[*]

Rilis Media

ALFI Soroti Layanan Petikemas Domestik di Priok

ALFIJAK – Layanan peti kemas domestik di pelabuhan Tanjung Priok perlu mendapat perhatian, terutama dari sisi kecepatan bongkar muatnya dan kelancaran receiving dan delivery (R/D). Pasalnya selama ini, pelabuhan tersibuk di Indonesia itu terkesan lebih fokus pada pelayanan petikemas internasional atau ekspor impor.

“Mestinya pelabuhan Tanjung Priok juga meningkatkan kinerja dan layanannya terhadap petikemas domestik dengan mmberikan layanan efektif dan efisien. Sehingga kelancaran arus barang domestik baik menuju dan keluar dari pelabuhan harus terjaga dengan baik untuk menekan cost logistik,” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim, pada Selasa (28/10/2025).

Adil juga mengingatkan agar tidak perlu mewacanakan penaikan tarif terhadap layanan petikemas domestik di Pelabuhan Tanjung Priok  karena pergerakan ekonomi nasional saat ini baru sedang berusaha merangkak tumbuh kembali.

Sebagai pelaku usaha, dia optimistis konsumsi domestik dapat menjadi mesin utama penggerak ekonomi, jika diiringi kebijakan yang pro-pasar dan kelancaran rantai pasok atau logistik, termasuk tarif pelabuhan yang kompetitif.

Adil memgungkapkan, kendati p<span;>ertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 mencapai 5,12 persen, atau melampaui ekspektasi pasar. Namun, kontribusi konsumsi domestik masih bisa ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.

“Makanya kami mendorong peran pelabuhan, sebagai salah satu mata rantai logistik agar turut meingingkatkan performancenya bukan hanya pada layanan ekspor impornya saja tetapi juga layanan domestiknya,” ucap Adil Karim.

Berdasarkan data, arus petikemas ekspor impor maupun domestik melalui pelabuhan Tanjung Priok hingga September 2025 mencapai 6.096.755 twenty foot equivalent units (TEUs) dengan rincian dari cabang Tanjung Priok 6.583 TEUs, IPC TPK dan PTP (Anak Perusahaan Pelindo) 2.230.846 TEUs, KSO TPK Koja 777.133 TEUs, dan operator lainnya (JICT, NPCT-1 dan Prima Nur Panurjwan/PNP) mencapai 3.055.213 TEUs.

Sedangkan sepanjang tahun 2024, <span;>arus petikemas ekspor impor maupun domestik melalui pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebanyak 7.751.179 TEUs. Jumlah itu berasal dari c<span;>abang Tanjung Priok 9.708 TEUs, IPC TPK dan PTP (Anak Perusahaan Pelindo) 2.694.405 TEUs, KSO TPK Koja 1.034.712 TEUs, dan operator lainnya (JICT, NPCT-1 dan Prima Nur Panurjwan/PNP) mencapai 4.088.548 TEUs.

Jika merujuk pada data hingga 9 bulan pertama tahun 2025 itu, total arus petikemas melalui pelabuhan Priok yang telah mencapai 6.096.755  (TEUs), dimana arus petikemas domestiknya sebanyak 2.021.234 TEUs, sedangkan petikemas internasional (ekspor-impor) 4.075.521 TEUs.

Adapun arus petikemas internasional selama periode Januari hingga September 2025 itu berasal dari Jakarta International Container Terminal (JICT) mencapai 1.603.253 TEUs, New Priok Container Terminal One (NPCT-1) sebanyak 1.155.159 TEUs, Terminal Petikemas Koja (TPK) Koja 777.134 TEUs, Terminal 3 Priok (IPC TPK) 305.880 TEUs dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL/NPH) 228.095 TEUs.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu yang mencapai 3.853.951 TEUs, arus petikemas internasional (konsolidasi) melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama periode 9 bulan pertama 2025 ini mengalami pertumbuhan 6,3%.

Adapun arus petikemas internasional pada periode Januari-September 2024 yang berasal dari JICT sebanyak 1.655.723 TEUs, NPCT-1 mencapai 965.687 TEUs, TPK Koja 765.434 TEUs, Terminal 3 Priok (IPC-TPK) 251.085 TEUs, dan MAL/NPH 216.122 TEUs.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, arus petikemas melalui JICT selama 9 bulan pertama 2025 tersebut turun 2,8%, sedangkan NPCT-1 naik 19,6%, TPK Koja naik 1,5%, Terminal MAL naik 5,5% dan Terminal 3 Priok (IPC TPK) naik 21,8%.(*)

Rilis Media

Yukki Nugrahawan Hanafi, Terpilih dalam Jajaran Pimpinan FIATA

ALFIJAK– FIATA World Congress 2025 yang digelar pada 8-10 Oktober 2025 di Hanoi, Vietnam menetapkan Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Senior Vice President FIATA.

International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) merupakan organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak  1926 dan berpusat di Jenewa, Swiss,  yang beranggotakan 111 asosiasi perusahaan logistik dan 6.000 anggota individual dari lebih 150 negara.

Terpilihnya Yukki menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia logistik dan rantai pasok nasional, dimana Yukki menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan kepemimpinan bergengsi dalam asosiasi logistik dan rantai pasok dunia ini.

Dengan terpilihnya Yukki, Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menyuarakan isu posisi strategis logistik dan rantai pasok nasional di tingkat global.

“Dengan amanah ini, semoga saya bisa berkontribusi secara signifikan dalam mewakili kepentingan dan menyuarakan Indonesia di level global,” ujar Yukki, pada Minggu (12/10/2025).

Hal ini dapat dilakukan mengingat FIATA diakui sebagai representasi asosiasi bisnis logistik dunia dan menjadi mitra dialog  organisasi internasional  seperti United Nations Commission of Trade & Development (UNCTAD), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), World Customs Organization (WCO), World Trade Organizations (WTO), International Civil Aviation Organization (ICAO),  International Maritime Organization (IMO) dan International Chamber of Commerce(ICC).

Yukki menekankan pentingnya posisi strategis Indonesia dalam FIATA untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengaruh Indonesia pada isu-isu strategis rantai pasok global dalam membentuk lanskap perdagangan dan logistik.

“Peran aktif Indonesia dalam forum internasional seperti FIATA dapat memperkuat daya saing sektor logistik nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” jelas Yukki.

Keberadaan FIATA Bill of Lading (FBL) sebagai dokumen transportasi multimoda yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam asosiasi Freight Forwarder anggota FIATA, yang diakui sebagai negotiable document oleh ICC dan UNCTAD, menunjukan posisi penting FIATA dalam perdagangan global.

Dan melalui FIATA World Congress 2025 ini,  FIATA menegaskan kembali komitmen dan  misi organisasi sebagai jembatan para pelaku usaha logistik rantai pasok dengan pemerintah di dunia dalam membangun standar global dokumentasi transportasi, mendorong harmonisasi regulasi internasional untuk kelancaran perdagangan global, menyediakan sertifikasi dan pendidikan vokasi berstandar global.

Adapun struktur kepemimpinan Presidensi FIATA yang terpilih pada FIATA World Congress 2025 adalah sebagai berikut:
– President: Thomas Sim (Singapura)
– Immediate Past President: Turgut Erkeskin (Turki)
– Senior Vice Presidents: Yukki Nugrahawan Hanafi (Indonesia), Jens Roemer (Belgia), Nadia Abdul Aziz (UEA)
– Treasurer: Neil Taylor (Chile)
– Secretary General: Keshav Tanna (India)

Rilis Media

Ketua ALFI Institute, Diserahterimakan dari Yukki ke Akbar Djohan

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute melakukan perubahan struktur kepengurusan yang ditandai dengan serah terima jabatan dari Yukki Nugrahawan Hanafi yang sebelumnya menjabat Ketua ALFI Institute kepada Akbar Djohan yang saat ini sebagai Ketua Umum DPP ALFI yang juga merupakan Ketua Yayasan ALFI Institute (ex officio).

Serah terima jabatan Ketua ALFI Institute itu dilakukan usai dilaksanakannya rapat Kepengurusan Yayasan ALFI Institute pada Kamis (2/10/2025) berte<span;>mpat di Ruamg Rapat Gedung Krakatau Steel Jl Jend Gatot Subroto, yang turut dihadiri Sekjen DPP ALFI Trismawan Sanjaya dan sejumlah pengurus DPP ALFI, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, serta  mantan Ketua Umum DPP ALFI antara lain Yukki Nugrahawan Hanafi, Masli Mulia, dan Iskandar Zulkarnain, serta Parlagutan Silitonga (tokoh senior ALFI).

Berdasarkan AD/ART ALFI dan Yayasan ALFI Institute, bahwa Ketua Umum DPP ALFI menjabat sebagai Ketua  ALFI Institute (ex officio).

ALFI Institute didirikan sejak tahun 1999 dan hingga sekarang ini memfokuskan pada bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi insan-insan Freight Forwarder, Logistics dan Supply Chain.

Tujuannya adalah agar SDM disektor logistik dan forwarder tersebut memiliki daya saing sehingga berjiwa profesional, berwawasan global, menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi serta berjiwa enterpreneurship.

ALFI Institute juga telah mengantongi akreditasi dari United National Economic & Social Commision for Asia and Pacific Standard (UNESCAP) dan The International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) didalam penyelenggaraan kursus di Indonesia.

Adapun pusat program pendidikan dan pelatihan Yayasan ALFI/ILFA Institute menggunakan metode pengajaran intensif dan partisipatif dengan standard UNESCAP & FIATA, serta dudukung tenaga pengajar berpengalaman dibidangnya dan telah mengikuti Traininf of Trainers (TOT) Workshop UNESCAP maupun TOT FIATA serta aktif mengikuti kegiatan di dalam forum nasional dan internasional.

Hingga saat ini, ALFI Institute juga aktif menyelenggarakan kursus-kursus yang berkaitan dengan ; Basic International Freight Forwarding Course (UNESCAP Standard), FIATA Diploma In Freight Forwarding (FIATA Standard), FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management (FIATA Standard), dan Logistics Management (UNESCAP Standard).[*]

Rilis Media

AI Jadi ‘Game Changer’ Daya Saing Logistik Indonesia

ALFIJAK- Kehadiran Artificial Intelligence (AI) sudah bersifat keniscayaan bagi dunia usaha, tanpa terkecuali sektor logistik dan rantai pasoknasional.

Untuk itu, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) melihat adopsi dan implementasi penggunaan AI pada sektor logistik rantai pasok wajib didukung dengan kolaborasi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik rantai pasok nasional.

Chairperson FIATA Region Asia-Pacific sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut bahwa saat ini sektor logistik rantai pasok dunia dipertemukan dengan kehadiran AI yang mengakselerasi dan mentransformasi operasional sektor ini.

“Para pelaku usaha sektor logistik kelas global sudah mengintegrasikan penggunaan AI dalam operasi usaha mereka, khususnya menjadikan proses bisnis mereka yang lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi indikasi bahwa peranan AI tidak terhindarkan bagi dunia usaha, dimana para pelaku usaha sektor logistik rantai pasok nasional juga harus mulai dengan serius membangun kapasitas operasionalnya,” ucap Yukki, pada Selasa (23/9/2025).

Sebagai informasi, laporan lembaga pemasaran dan riset global Gitnux tahun 2025ini menemukan bahwa berbagai perusahaan global memanfaatkan AI untuk operasional usaha mereka, termasuk dalam meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya logistik, demand forecasting dan perencanaan strategi pada data dan tren pasar, manajemen perjalanan dan pemeliharaan armada, hingga otomasi layanan pelanggan.

Hal ini bahkan lebih jauh terbukti mendorong daya saing perusahaan yang lebih kompetitif, dimana 60% perusahaan yang mengadopsi AImengaku telah meningkatkan efisiensi operasional jasa pengiriman barang.

Yukki melanjutkan bahwa dengan disrupsi dan tantangan perdagangan global pascacovid, intensitas geopolitik pada rute pelayaran strategis, dan perang tarif, sektor logistik rantai pasok global sangat rentan terhadap ketidakpastian.

Dalam konteks inilah AI membantu para pelaku usaha dalam membaca lanskap saat ini demi keputusan bisnis yang lebih akurat.

“AI menjadi keniscayaan dalam membantu pelaku usaha sektor logistik dalam menganalisa situasi rantai pasok global, mengumpulkan data yang akurat terhadap landskap jalur perdagangan yang terdisrupsi, dan mengintegrasikannya dalam operasional kegiatan bisnis yang lebih efisien,” jelas Yukki.

Oleh karena itu, imbuhnya, perusahaan di Indonesia perlu segera adaptif terhadap AI, termasuk mempersiapkan kapasitas SDMnya.

“Sebab, AI dapat menjadi ‘game changer’ untuk mengakselerasi daya saing sektor logistik rantai pasok nasional” kata Yukki.

Senada dengan Yukki, Ekonom INDEF, Ariyo DP Irhamna, menggarisbawahi bahwa peran pemerintah dalam membangun infrastruktur logistik dan digital sangat krusial demi meningkatkan daya saing sektor logistik rantai pasok nasional.

“Pembagunan infrastruktur logistik yang terintegrasi memang tetap menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional, namun pemerintah juga perlu melihat kehadiran AI yang memiliki potensi untuk mengakselerasi upaya tersebut,”paparnya.

Ariyo juga menekankan bahwa jika saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Perpres Penguatan Sektor Logistik, maka perlu memperhatikan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur logistik yang mampu mengungkit aktivitas ekonomi nantinya, namun juga implementasi AI pada proyek infrastruktur tersebut.

“Jika faktor AI di ikutsertakan dalam Perpres tersebut, nantinya para pelaku industri juga mulai memberi perhatian untuk mulai dengan serius mengadopsi AI dalam operasional bisnis,” kata Ariyo.

“Saat ini merupakan momentum penting adopsi AI di sektor logistik rantai pasokagar terintegrasi pada tatanan perdagangan global pasca perang tarif. Yang terpenting, akselerasi AI nantinya membantu sektor ini berkontribusi lebih tinggi pada target pertumbuhan ekonomi 8% presiden Prabowo”, ucap Yukki dan Ariyo.[*]

Rilis Media

Pemerintah Jaga Optimistime Pelaku Usaha

ALFIJAK- Pada Senin 1 September 2025 telah dirilis tiga indikator ekonomi makro Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Tercatat inflasi Agustus 2025 tetap terkendali, PMI Manufaktur Agustus 2025 kembali ekspansi, serta berlanjutnya surplus neraca perdagangan di Juli 2025 yang telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut.

Realisasi inflasi Indonesia masih terkendali pada rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK pada Agustus 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 2,31% (yoy), dan 1,60% (ytd). Capaian tersebut didukung realisasi inflasi inti yang meningkat sebesar 0,06% (mtm) dan 2,17% (yoy), menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, inflasi Volatile Foo<span;>d (VF) mengalami deflasi 0,61% (mtm) dan inflasi 4,47% (yoy), sejalan dengan kesepakatan <span;>High Level Meeting  Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk menjaga inflasi VF pada kisaran 3-5% (yoy).

Secara bulanan, deflasi Agustus masih dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas pangan. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi ini antara lain tomat dan cabai rawit. Melimpahnya pasokan akibat adanya panen raya mendorong penurunan harga komoditas-komoditas tersebut. Lebih lanjut, inflasi Administered Price (AP) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 1,00% (yoy).

Penurunan inflasi AP utamanya dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas bensin akibat adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada awal Agustus 2025. Selain itu, turunnya inflasi AP juga didorong oleh penurunan harga komoditas tarif angkutan udara sejalan dengan adanya diskon tiket pesawat oleh sejumlah maskapai dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kebijakan tersebut efektif menjaga daya beli serta meningkatkan mobilitas masyarakat.

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan khususnya pada komoditas beras. Penyaluran beras SPHP akan terus didorong dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun.

“Untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, akses pembiayaan melalui KUR sektor pertanian dan Kredit Usaha Alsintan akan terus dioptimalkan, per Agustus jumlah yang telah disalurkan Rp60,93 triliun dari total alokasi sebesar Rp287,47 triliun. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian stimulus ekonomi berupa diskon transportasi yang akan kembali dilanjutkan untuk periode Nataru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tren positif juga dicatatkan neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus sebesar USD4,17 miliar untuk bulan Juli, meningkat 1,71% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus yang berkelanjutan ini menegaskan solidnya outlook perekonomian nasional. Surplus tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor yang meningkat 5,6% (mtm) mencapai USD24,75 miliar lebih tinggi dari performa impor sebesar USD20,57 miliar pada bulan Juli.

Merespons isu pengenaan tarif baru perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), neraca perdagangan dengan AS mencatatkan surplus yang mencapai USD2,2 miliar untuk sektor non-migas di Juli 2025. Surplus tersebut ditopang oleh terjaganya performa ekspor dimana Indonesia masih dikenakan tarif baseline 10% untuk ekspor ke AS pada bulan Juli.

Manufaktur

Meningkatnya aktivitas manufaktur di beberapa mitra dagang utama Indonesia mendorong permintaan atas produk Indonesia. Ini tercermin dari indeks PMI manufaktur India yang naik dari level 58,4 ke level 59,1, ASEAN naik dari level 48,6 ke level 50,1, dan Uni Eropa naik dari level 49,2 ke level 49,6 pada bulan Juli. Mayoritas negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia mencatatkan kenaikan. Sementara itu, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas, disusul Amerika Serikat dan India.

Lebih lanjut, peningkatan kinerja ekspor didukung oleh kenaikan harga komoditas utama Indonesia termasuk batu bara, gas alam, kelapa sawit, karet, bijih besi dan timah. Peningkatan kinerja ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas namun juga produk manufaktur dengan nilai tambah tinggi termasuk ekspor kendaraan dan bagiannya (HS 87), mesin dan peralatan mekanis (HS 84), serta alas kaki (HS 64).

Impor pada Juli 2025 mencapai USD20,57 miliar atau naik 6,43% (mtm) dimana kenaikan impor terjadi di semua golongan penggunaan. Namun, kenaikan impor Bahan Baku Penolong sebesar 6,16% (mtm), dan Barang Modal 4,64% (mtm) mengisyaratkan berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi nasional seiring perusahaan menggunakan impor tersebut untuk menghasilkan produk akhir baik untuk dikonsumsi domestik maupun ekspor. Impor non migas terbesar berasal dari Tiongkok, disusul Jepang dan Singapura.

Surplus neraca perdagangan ke depan diharapkan masih akan berlanjut, seiring prospek positif yang tercermin dari ekspansi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacture. Pada Agustus 2025, PMI Manufaktur Indonesia naik signifikan dari 49,2 di Juli menjadi 51,5, menandai kembalinya zona ekspansi setelah empat bulan berada dalam kondisi kontraksi.

Kenaikan permintaan dalam negeri didukung oleh peningkatan permintaan ekspor menjadi dorongan utama kenaikan tersebut. Output dan pesanan baru tumbuh untuk pertama kali dalam 5 bulan, pesanan ekspor naik tertinggi sejak September 2023, tenaga kerja dan aktivitas pembelian meningkat. Hal ini menjadi sinyal positif juga bagi perkembangan sektor manufaktur Indonesia ke depannya.

“Kembalinya PMI manufaktur ke zona ekspansi menunjukkan terus membaiknya kondisi ekonomi domestik dan optimisme pelaku usaha yang semakin menguat seiring dengan membaiknya kondisi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan produksi pada periode mendatang,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan beberapa kebijakan antara lain berupa implementasi Kredit Industri Padat Karya dan meningkatkan permintaan produk dalam negeri melalui program Harbolnas.[*]

Rilis Media

Pelabuhan Priok Masih Prospektif, ALFI Usul Kajian Komprehensif  Depo Diluar Pelabuhan

JAKARTA– Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengungkapkan, bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu diselesaikan antar stakholders terkait guna mendukung kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu untuk menghidari kemacetan di luar pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon saat Diskusi Logistik dan Kepelabuhanan, Bertema “Prospek Bisnis Di Pelabuhan Tanjung Priok” yang digelar Indonesia Port Editors Club (IPEC), pada Selasa (29/7/2025).

Diskusi tersebut dibuka langsung oleh Kabid Lalu Lintas KSOP Tanjung Priok Wim Hutajulu yang mewakili Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok Capt Heru Susanto.

Hendrico Tampubolon mengatakan, Pemkot Jakut telah menginventarisir permasalahan arus barang dan logistik  yang mengakibatkan kemacetan di luar pelabuhan Priok.

Pertama, terdapat 102 depo dan 95 pool petikemas diluar area pelabuhan untuk menopang aktivitas pelabuhan Tanjung Priok dengan kondisi distribusi market share tidak berimbang (depo over flow) dan mengakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan di lokasi luar pelabuhan.

Kedua, belum diterapkannya tarif batas atas dan batas bawah oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub sehingga terjadi disparitas dan ketidakaturan market share.

Ketiga, belum adanya pembatasan waktu operasional angkutan barang di ruas jalan raya Pelabuhan, jalan Jampea, jalan raya Cilincing, jalan akses Marunda, jalan Cakung Cilincing Raya, jalan Yosaudarso dan jalan RE Martadinata memgakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Keempat, terdapat 328 kecelakaan yang terjadi di wilayah kota administrasi Jakarta Utara (Tahun 2022 s/d 2024) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dengan total kerugian tidak sedikit.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani mengatakan dengan berbagai problematika dan tantangannya tersendiri, agar pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan prospek bisnis di pelabuhan Tanjung Priok.

“Janganlah merasa khawatir untuk berbisnis dan melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Priok. Dalam hal ini, Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya sebagai fasilitator karena yang menyangkut pelayanan kepabeanan dan cukai yang kami lakukan sudah hampir sepenuhnya melalui sistem IT. Dominasi dan peran Pelabuhan Priok belum bisa tergantikan,” ujar Ardhani.

Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 140 s/d 150-an proses bisnis yang melibatkan berbagai instansi dan berkaitan dengan layanan Bea dan Cukai yang sudah dapat dilakukan melalui sistem (online), hanya 20-an proses bisnis yang masih pakai hard coppy.

Arus Barang Tumbuh

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputera mengatakan hingga saat ini arus barang dan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok masih tetap tumbuh, tetutama untuk peti kemas.

Yandri juga memaparkan berbagai rencana dan pembangunan yang telah disiapkan oleh manajemen Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Bahkan hingga Juni 2025 saja, petikemas internasional di Priok telah mencapai 3,94 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Sedangkan non-kontainernya mencapai 10,07 juta Ton,” ungkap Yandri.

Acara Dialog itu juga semakin semarak dengan adanya pembahasan dari kalangan asosiasi terkait antara lain; Andi Pattonangi (Ketua INSA Jaya), Adil Karim (Ketua ALFI DKI Jakarta), Suwondo (Ketua APBMI DKI Jakarta), A. Yacub (Ketua ASDEKI Jakarta) dan H.Annas (APTRINDO Jakarta).

“Untuk mengatasi kemacetan di luar pelabuhan yang berhubungan dengan kegiatan depo petikemas perlu ada kajian komprehemsif dari Pemda DKI maupun Pemkot setempat yang melibatkan para stakkeholders termasuk asosiasi terkait,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim.

Sedangkan Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jakarta, A Yacub mengatakan mahalnya tarif depo saat ini lantaran perusahaan pelayaran mengambil hak tarif-nya Depo.

“Makanya kami setuju dan sudah siapkan kajian mengenai tarif-tarif batas atas dan bawah di depo tersebut. Kami juga mohon Dinas Perhubungan menertibkan lokasi-lokasi depo di luar pelabuhan yang seringkali bikin macet,” ucap Yacub yang juga menyoroti keberadaan kontainer longstay di pelabuhan Priok.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya